Peraturan tentang bagaimana tanam paksa dilaksanakan yang ditentukan oleh pemerintah Belanda masa lalu sebenarnya baik. Tetapi prakteknya, ada penyimpangan sehingga membuat rakyat sengsara.
Di awal kebijakan, Belanda hanya menginginkan 20% lahan rakyat untuk ditanami komoditi ekspor. Sebagai gantinya, pemerintah tersebut akan membeli hasil panennya. Bahkan bila ada kelebihan hasil, keuntungan akan diberikan pada rakyat.
Tetapi penyimpangan terjadi di kala itu. Pemangku pemerintahan di bawah Belanda dipaksa pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tak lazim. Yakni menekan rakyat bawah untuk mengikuti kehendaknya.
Lahan yang seharusnya disediakan sekitar 20% berubah menjadi sepertiga bahkan seluruhnya. Hasil panen juga diminta oleh pemerintah. Bahkan kelebihan yang dijanjikan tidak diberikan pada rakyat.
Paling parahnya, rakyat diminta untuk melakukan penanaman di lahan pemerintah selama beberapa bulan. Tanam paksa ini diperuntukkan untuk mempercepat proses penanaman dan hasil panen. Dan rakyat pada saat itu harus mengikutinya meskipun tidak digaji.
Kerja seperti inilah yang membuat rakyat semakin menderita. Lahannya terbengkalai dan tidak mampu untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan.